Pemerintah akhirnya turun tangan buat beresin masalah lingkungan di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, yang diduga bikin banjir gede di Jakarta dan Bekasi pada 2 Maret 2025. Sebanyak 33 tempat wisata dan bangunan di kawasan itu disegel, dengan 25 di antaranya bakal dibongkar karena nggak punya izin.
Kementerian Lingkungan Hidup (LH) bareng Pemprov Jawa Barat langsung bertindak setelah banjir gede yang nyerang Jabodetabek. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mimpin langsung penyegelan empat lokasi wisata dan bangunan yang melanggar aturan lingkungan, didampingi Menteri LH Hanif Faisol, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan Bupati Bogor Rudy Susmanto.
Empat lokasi yang udah disegel antara lain Hibisc Fantasy di Cisarua, Eiger Adventure di Megamendung, pabrik teh di dekat Telaga Saat, dan pabrik teh di kawasan agrowisata Gunung Mas. Deputi Penegakan Hukum Kementerian LH Rizal Irawan bilang masih ada 33 bangunan lain yang bakal diproses lebih lanjut.
“Hasil verifikasi di lapangan nunjukin ada penyimpangan dokumen. Misalnya, izin lahan cuma 16 hektare, tapi faktanya di lapangan malah jadi 35 hektare. Jelas banget ada pelanggaran dokumen lingkungan,” ujar Rizal pada media, Kamis (6/3/2025).
25 Bangunan Tak Berizin Siap Dibongkar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ngejelasin kalau dari 35 bangunan wisata di Puncak, cuma 14 yang punya izin resmi dari Pemkab Bogor. Sisanya, sebanyak 25 bangunan, berdiri tanpa izin.
“Ini tugasnya Satpol PP buat ambil tindakan, mulai dari peringatan sampai pembongkaran,” tegas Dedi.
Dia juga bilang banyak bangunan yang nggak sesuai sama site plan yang diajuin. Beberapa bangunan awalnya izin buat agrowisata, tapi malah berubah jadi bangunan permanen, tanpa area hijau yang dijanjikan.
Dedi Mulyadi nargetin pembongkaran selesai sebelum Lebaran, tapi tetap harus sesuai prosedur hukum. Saat ini, pemerintah fokus buat beresin 25 bangunan tak berizin di kawasan Hibisc Fantasy dan sekitarnya.
“Harapannya, kawasan ini bisa balik lagi ke fungsi awalnya sebagai area resapan air dan perbukitan hijau. Kita nggak mau kejadian banjir gede ini terulang lagi,” kata Dedi.
Evaluasi dan investigasi juga terus jalan supaya nggak ada lagi pembangunan ilegal yang ganggu keseimbangan lingkungan. Pemerintah pastiin semua prosedur hukum ditempuh supaya nggak ada pihak yang dirugikan dalam proses ini.
